Tunjangan Khusus

SOP-5.-Tunjangan-Khusus

 

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Bidang Pembinaan Ketenagaan

5. Jenis Pelayanan : Mekanisme Penyaluran Tunjangan Khusus

A. Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor
  3. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
  4. Permendikbud Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Tehnis Penyaluran tunjangan profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Daerah

B. Persyaratan Layanan

    Kriteria penerima Tunjangan Khusus sebagai berikut:

  1. Guru PNSD yang bertugas pada satuan pendidikan di Daerah Khusus yang daerahnya ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan prasyarat (a) Jumlah penerima Tunjangan Khusus pada satuan pendidikan tidak melebihi kebutuhan Guru ideal pada satuan pendidikan tersebut; (b) Daerah Khusus merupakan desa sangat tertinggal berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; (c) Guru yang menerima tunjangan khusus juga dapat ditentukan berdasarkan: 1) kepentingan nasional; 2) program prioritas Pemerintah Pusat; dan/atau 3) ketersediaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan (d) Guru yang berdasarkan kepentingan nasional dan merupakan guru garis depan, dapat menerima tunjangan khusus pada tahun berjalan terhitung sejak bertugas di lokasi penempatan sampai dengan akhir tahun pada tahun berikutnya, dan/atau ketersediaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Selanjutnya, Guru Garis Depan tersebut tetap menerima Tunjangan Khusus pada tahun ketiga dan seterusnya apabila yang bersangkutan bertugas pada Daerah Khusus. 
  2. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK); dan
  3. Memiliki SK penugasan mengajar di satuan pendidikan pada Daerah Khusus yang dikeluarkan oleh kepala dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya;

C. Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan

  1. Sumber Data Data. Sumber Data Data yang digunakan merupakan Dapodik yang bersumber dari sekolah yang kebenarannya dijamin oleh kepala satuan pendidikan berdasarkan surat pertanggungjawaban mutlak.
  2. Penarikan Data. Penarikan Data Ditjen GTK melakukan penarikan data dari Dapodik pada bulan Maret setiap tahun berkenaan. Kemudian melakukan verifikasi kelayakan calon penerima Tunjangan Khusus.
  3. Pengusulan Calon. Pengusulan Calon Penerima Pengusulan calon penerima Tunjangan Khusus dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut (a) Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya mengusulkan calon penerima Tunjangan Khusus secara daring melalui aplikasi pembayaran tunjangan mulai per tanggal 1 Maret tahun berkenaan dan (b) Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dapat menolak pemberian tunjangan khusus melalui surat tertulis yang ditandatangani oleh gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya kepada Menteri u.p Dirjen GTK paling lambat diterima 30 April pada tahun berkenaan.
  4. Pergantian Penerima Tunjangan Khusus. Guru yang telah pernah menerima Tunjangan Khusus dapat diganti dengan Guru lain yang belum atau tidak menerima Tunjangan Khusus, apabila Guru yang telah pernah menerima Tunjangan Khusus tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai penerima tunjangan dan Guru calon pengganti memenuhi syarat sebagai penerima Tunjangan Khusus. Penggantian penerima tunjangan khusus, dilakukan mengusulkan Guru pengganti melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan guru pengganti yang bersangkutan menerima pemberian tunjangan khusus terhitung bulan berikutnya pada tahun berjalan.
  5. Penerbitan Surat Keputusan Penerima Tunjangan Khusus (SKTK). SKTK diterbitkan oleh Ditjen GTK sebanyak 2 (dua) tahap dalam satu tahun. Tahap 1 (satu) berlaku pada semester satu terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Juni pada tahun berkenaan (6 bulan). Tahap 2 (dua) berlaku pada semester dua terhitung mulai bulan Juli sampai dengan Desember pada tahun berkenaan (6 bulan).
  6. Pembayaran Tunjangan Pemerintah Daerah. Provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya membayar Tunjangan Khusus langsung ke rekening penerima setelah melakukan verifikasi dan validasi. Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota wajib membayarkan Tunjangan Khusus sesuai tempat terbitnya SKTK setiap triwulan, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya dana Tunjangan Khusus di rekening kas umum daerah (RKUD) provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  7. Penghentian Pembayaran Tunjangan Khusus Pembayaran. Tunjangan Khusus dihentikan apabila Guru penerima Tunjangan Khusus (a) meninggal dunia (pembayaran dihentikan dilakukan pada bulan berikutnya); (b) mencapai batas usia pensiun (pembayaran dihentikan dilakukan pada bulan berikutnya); (c) tidak lagi bertugas di Daerah Khusus atau mutasi ke jabatan struktural atau fungsional umum (pembayaran dihentikan dilakukan pada bulan berjalan); (d) mengundurkan diri sebagai Guru PNSD atas permintaan sendiri (pembayaran dihentikan dilakukan pada bulan berjalan); (e) dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (pembayaran dihentikan dilakukan pada bulan berjalan); (f) mendapat tugas belajar (pembayaran dihentikan dilakukan pada bulan berjalan) dan (g) tidak melaksanakan tugas tanpa surat keterangan 
  8. Pertanggungjawaban. Kepala Daerah membuat dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pembayaran Tunjangan Khusus Guru kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan secara semesteran, dengan ketentuan sebagai berikut (a) semester I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan September tahun berkenaan dan (b) semester II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Maret tahun anggaran berikutnya. Laporan realisasi pembayaran dana Tunjangan Khusus Guru PNSD sebagaimana dimaksud di atas, disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan dokumen elektronik (softcopy) melalui aplikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain pertanggung jawaban dengan mekanisme di atas, Kepala Daerah segera melaporkan secara daring melalui aplikasi laporan realisasi yang disediakan oleh Ditjen GTK.

D. Jangka Waktu Penyelesaian : 30 Hari

E. Biaya : Gratis

F. Produk Layanan : Fasilitasi Sertifikat Pendidik

G. Sarana/Prasarana atau Fasilitas : Komputer, Meja, ATK, kursi, kendaraan operasional

H. Kompetensi Pelaksana : Memahami pengetahuan IT/ dapat mengoperasionalkan computer

I. Pengawasan Internal

  1. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Lombok Utara
  2. Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Lombok Utara
  3. Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Lombok Utara
  4. Kasi PTK Bidang Dikdas & PAUDNI
  5. Operator Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Lombok Utara
  6. Bagian verifikasi

J. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

  1. Datang ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Lombok Utara
  2. Melalui Telpon : 085337637431/Operator Kabupaten

K. Jumlah Pelaksana : 4 Orang

L. Jaminan Pelayanan : Melayani dengan Ramah, Transparan dan Profesional

M. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan : Nomor Agenda Surat Keluar

N. Evaluasi Kerja Pelaksana : 3 Bulan

*****