Tambahan Penghasilan

SOP-6.-Tambahan-Penghasilan

 

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Bidang Pembinaan Ketenagaan

6. Jenis Pelayanan : Mekanisme Penyaluran dan  Penerimaan Tambahan Penghasilan

A. Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor
  3. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
  4. Permendikbud Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Tehnis Penyaluran tunjangan profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Daerah

B. Persyaratan Layanan

  1. Guru PNSD yang tidak menerima Tunjangan Profesi karena belum memiliki sertifikat pendidik;
  2. Guru PNSD yang mengajar pada satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
  3. memiliki NUPTK;

C. Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan

  1. Satuan pendidikan mengusulkan data Guru PNSD yang akan menerima dana Tambahan Penghasilan ke dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi.
  2. Dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi melakukan verifikasi data Guru PNSD yang akan menerima dana tambahan penghasilan berdasarkan usulan dari satuan pendidikan.
  3. Surat Keputusan (SK) Guru PNSD penerima Dana Tambahan Penghasilan yang memenuhi persyaratan ditetapkan pemerintah daerah kabupaten/kota/provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  4. Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangannya menyalurkan Dana Tambahan Penghasilan ke Guru PNSD penerima per triwulan. Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota wajib membayarkan Tambahan Penghasilan setiap triwulan, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya dana Tambahan Penghasilan di rekening kas umum daerah (RKUD) provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Apabila terjadi perubahan tempat tugas antarkabupaten/kota, antarprovinsi, dan antarkementerian, baik atas kepentingan kedinasan atau pemekaran wilayah, maka Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD disalurkan oleh pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota induk sesuai usulan awal dan statusnya akan disesuaikan pada tahun berikutnya.
  6. Penyaluran Dana Tambahan Penghasilan dihentikan apabila Guru PNSD penerima; (a) meninggal dunia (pembayaran di hentikan pada bulan berikutnya); (b) berusia 60 tahun (pembayaran di hentikan pada bulan berikutnya); (c) pensiun dini (pembayaran dihentikan dihentikan pada bulan berikutnya); (d) tidak bertugas lagi sebagai Guru PNSD pada satuan pendidikan (pembayaran dihentikan dihentikan pada bulan berkenaan); (e) sedang mengikuti tugas belajar (pembayaran dihentikan dilakukan pada bulan berkenaan); (f) mengundurkan diri sebagai PNSD atas permintaan sendiri (pembayaran dihentikan dilakukan pada bulan berkenaan); (g) memiliki jabatan rangkap, sesuai dengan peraturan perundangundangan (pembayaran dihentikan dihentikan pada bulan berikutnya); (h) mutasi menjadi pejabat struktural atau fungsional lainnya (pembayaran dihentikan pada bulan berikutnya); (i) telah mendapat tunjangan profesi; (j) dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap pensiun dini (pembayaran dihentikan dihentikan pada bulan berkenaan); dan/atau dan (k) alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
  7. Kepala daerah membuat dan menyampaikan laporan realisasi pembayaran Tambahan Penghasilan Guru PNSD kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan secara semesteran, dengan ketentuan sebagai berikut (a) semester I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan September tahun berkenaan dan (b) semester II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Maret tahun anggaran berikutnya. Laporan realisasi pembayaran dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD sebagaimana dimaksud di atas, disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan dokumen elektronik (softcopy).

D. Jangka Waktu Penyelesaian : 30 Hari

E. Biaya : Gratis

F. Produk Layanan : Fasilitasi Sertifikat Pendidik

G. Sarana/Prasarana atau Fasilitas : Komputer, Meja, ATK, kursi, kendaraan operasional

H. Kompetensi Pelaksana : Memahami pengetahuan IT/ dapat mengoperasionalkan computer

I. Pengawasan Internal

  1. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Lombok Utara
  2. Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Lombok Utara
  3. Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Lombok Utara
  4. Kasi PTK Bidang Dikdas & PAUDNI
  5. Operator Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Lombok Utara
  6. Bagian verifikasi

J. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

  1. Datang ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Lombok Utara
  2. Melalui Telpon : 085337637431/Operator Kabupaten

K. Jumlah Pelaksana : 4 Orang

L. Jaminan Pelayanan : Melayani dengan Ramah, Transparan dan Profesional

M. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan : Nomor Agenda Surat Keluar

N. Evaluasi Kerja Pelaksana : 3 Bulan

*****