Seminar Tata Kelola BOS SMP

DIKPORA – BOS (Bantuan Operasional Sekolah) adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah pertama sebagai wujud pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun. BOS diprioritaskan untuk biaya operasional non personal, meskipun dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personil dan biaya investasi. Tujuan umum program BOS untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun yang bermutu. Sasaran program BOS adalah semua siswa (peserta didik) dijenjang Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsyanawiyah (MTs), termasuk Sekolah Menengah Terbuka (SMPT) dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia.

Kaitannya dengan pengelolaan dana BOS, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara beberapa waktu lalu memanggil perwakilan jajaran yang bertanggungjawba terhadap pengelolaan dana BOS di tingkat sekolah SMP (Sekolah Menengah Pertama) (kepala sekolah dan bendahara) ke Lesehan Sasak Narmada untuk mengikuti seminat tentang Tata Kelola BOS SMP 2019. Kegiatan seminar menghadirkan pembicara dari Konsultan Dana BOS Pusat (Bapak Rusmandi Azmi) guna menyampaikan beberapa hal penting yang terkait dengan pengelolaan dana BOS SMP di tahun 2019. Materi seminar dapat di-download di sini.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Dr. Fauzan, M.Pd) menyampaikan bahwa pengelolaan dana BOS harus dilakukan semaksimal mungkin, tepat, jujur dan bertanggungjawab. Pada dasarnya semua sekolah dapat mengelola dana BOS dengan baik, hanya saja perlu untuk memahami aturan baru agar dapat lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Terlebih dalam aturan (Pasal 2 Ayat 1) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Juknis BOS Reguler tahun 2019 sudah dijelaskan bahwa Petunjuk Teknis BOS adalah pedoman bagi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dan satuan pendidikan dalam pemanfaatan dan pertanggungjawaban keuangan BOS. Ketentuan ini secara tegas menjadi batasan bagi kita untuk tidak malakukan hal di luar ketentuan. Hal yang perlu dipahami bersama adalah lancarnya penggunaan dana BOS akan mempengaruhi daya serap APBD Kabupaten Lombok Utara dan lebih khusus akan menjadi raport bagi Dikpora Lombok Utara. Lebih lanjut, raport ini adalah representasi dari kinerja kita semua dalam mengelola pendidikan di daerah ini.

Pengelolaan BOS untuk tahun 2019 semua langkah dan pembiayaan sudah diatur dengan jelas dan detail. Terdapat 10 komponen atau kegiatan yang boleh dibiayai dari dana BOS, yaitu (1) pengembangan perpustakaan; (2) PPDB; (3) kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler; (4) kegiatan evaluasi pembelajaran dan ekstrakurikuler; (5) pengelolaan sekolah; (6) pengembangan keprofesian guru dan tenaga kependidikan, serta pengembangan manajemen sekolah; (7) langganan daya dan jasa; (8) pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah; (9) pembayaran honor dan (10) pembelian/perawatan alat multi media pembelajaran.

Sementara besaran pembiayaan untuk dana BOS Tahun 2019 sesuai Pasal 4 pada regulasi yang sama sebagai berikut (1) SD sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun; (2) SMP sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun; (3) SMA sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun; (4) SMK sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun; dan (5) SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun.

Untuk memahami tentang pengelolaan dana BOS secara kaffah, dipersilahkan untuk mengunjungi laman resmi Kemendikbud yang khusus membahas tentang pengelolaan dana BOS. Semantara untuk semua aturan yang terkait dengan teknis pengelolaan dana BOS dapat diperhatikan pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019. Semoga kita semua dapat melakukan hal yang terbaik untuk pendidikan generasi Kabupaten Lombok Utara yang lebih baik lagi.

Tidak ada balasan kebaikan, selain kebaikan.

Semoga ..

#FF

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *