PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN 2019

DIKPORA – Sebagai langkah konkrit dalam menertibkan penerimaan siswa baru di seluruh wilayah Indonesia, Pemerintah telah menerbitkan aturan baru yang mengatur tentang penerimaan siswa dari jenjang prasekolah (TK), SD, SMP, SMA dan SMK. Aturan baru ini tertuang dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 (dapat di-download di sini) yang ditandatangani Mendikbud Muhadjir Effendy pada 31 Desember 2018. Regulassi dimaksud merupakan pengganti dari Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK yang dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan layanan pendidikan.

 

Beberapa hal yang diatur dalam Permendikbud yang baru ini adalah tentang ketentuan yang berlaku di sekolah, misalnya, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan PPDB pada bulan Mei setiap tahun. Khusus untuk SMK, tahap pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dapat melakukan proses seleksi khusus yang dilakukan sebelum tahap pengumuman penetapan peserta didik baru. Selanjutnya, penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah. Dalam aturan 2019 ini juga diatur mengenai kewajiban sekolah untuk memprioritaskan peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga (KK) atau surat keterangan domisili sesuai dengan satu wilayah asal (zonasi) yang sama dengan sekolah asal. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi surat domisili palsu atau ‘bodong’ yang dibuat jelang pelaksaan PPDB.

 

Aturan zonasi yang semula sudah diterapkan pada PPDB 2018, akan diperketat lagi pada tahun 2019. Sehingga syarat utama Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB) 2019 adalah jarak dari rumah ke sekolah, bukan nilai rapor dan ujian nasional. Sekolah wajib menerapkan PPDB berbasis zonasi untuk 90 persen dari siswa baru. Jalur prestasi akademik dan non-akademik memliki kuota tersendiri yaitu 5 persen. Muara logis dari adanya ketentuan baru tersebut, maka sekolah harus proaktif mendata calon siswa berdasarkan data sebaran anak usia sekolah milik dinas pendidikan. Sistem zonasi bertujuan mendobrak mental sekolah favorit yang sudah lama terpatri di masyarakat. Semua sekolah harus memiliki mutu pendidikan yang baik agar semua anak dapat bersekolah di tempat terdekat dan dijamin tidak mengalami diskriminasi dalam dunia pendidikan. Karena pendidikan sejatinya bertujuan untuk menambah mutu hidup manusia. Semoga….

 

##FF##

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *