MEMBANGUN BUDAYA NIRKEKERASAN DI SEKOLAH DENGAN MAZHAB PEDAGOGY KRITIS

DIKPORA KLU – Kekuatan suatu bangsa dalam proses pembangunan nasional, salah satunya tergantung pada tingkat pendidikan masyarakatnya. Jadi, jelas bahwa pendidikan penting bagi suatu bangsa dengan masyarakat homogen, heterogen maupun multikultur dengan tingkat keragaman tinggi seperti Indonesia. Idealnya, pendidikan akan menumbuhkan semangat persatuan yang menjiwai keanekaragaman etnis, agama, budaya, sosial bahkan politik.  Pendidikan merupakan sumber kekuatan melebur perbedaan sehingga dapat diwujudkan rasa kebangsaan yang kokoh. Membangun persatuan melalui pendidikan menunjukkan rentannya Indonesia dalam hal persatuan bangsa. Kerentanan ini sudah terlihat sejak Indonesia belum merdeka hingga sekarang dengan adanya berbagai bentuk kekerasan dalam masyarakat. Bahkan, dewasa ini marak diberitakan mengenai tindak kekerasan di lingkungan sekolah yang melibatkan pendidik, siswa maupun elemen lain. Sekolah seharusnya menjadi tempat sosialisasi dan pembudayaan dalam rangka membangun peradaban, pusat pembudayaan kemampuan, nilai dan sikap, sekaligus bertugas menyiapkan generasi agar dapat survive. Tetapi seringkali di sekolah terjadi tindak kekerasan (bullying).

 

Kekerasan (dalam KBBI) adalah sifat keras atau paksaan, merupakan suatu tindakan memaksakan keinginan atau kehendak individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain. Biasanya dilakukan oleh pihak yang merasa mempunyai power terhadap yang lemah atau minoritas. Di lingkungan pendidikan, seringkali pelakunya adalah siswa terhadap siswa yang lain, tidak menutup kemungkinan oleh guru terhadap siswa atau sebaliknya. Dalam beberapa kasus, bahkan dilakukan wali murid terhadap guru. Ironisnya, perilaku menyimpang tersebut tidak jarang dibiarkan (dengan berbagai dalih) sehingga menjadi tontonan dan diabadikan dalam foto dan rekaman video kemudian disebarkan melalui media sosial. Pada prakteknya kekerasan dikelompokkan menjadi kekerasan fisik secara langsung, psikhis dan dan simbolik yang identik dengan penindasan. Akibatnya akan lahir murid tertindas, yang dikemudian hari berpotensi menjadi penindas karena murid tertindas cenderung memiliki sikap dan perilaku “mendua” (duality).

 

Pola relasi asimetris atau tidak setara antara guru dengan murid, murid dengan murid disinyalir menjadi sebab terjadinya budaya kekerasan di sekolah. Kelompok yang berada pada posisi mayor memiliki kelebihan dibandingkan kelompok yang berada pada posisi minor. Konsekuensinya, mereka berbuat sesuai keinginan terhadap kelompok minor. Tanpa sadar, guru pun sering menerapkan praktek kekerasan dalam mendisiplinkan anak didik. Tujuannya sederhana, semakin disiplin manusia, semakin mudah meraih kesuksesan. Jika dipikirkan lebih lanjut, dapat dikatakan suatu hal yang sulit (hampir mustahil) siswa dapat mengembangkan kreativitas dan membuat inovasi baru secara maksimal apabila mereka belajar dalam kondisi tertekan.

 

Dalam kerangka legal terdapat Konvensi tentang Hak-hak Anak dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sudah mengatur dengan jelas tentang kekerasan dan punishment-nya terhadap pelaku. Pihak sekolah juga diharapkan mempunyai mekanisme penyelesaian kasus kekerasan, selanjutnya merancang proses pembelajaran cerdas, kreatif dan menyenangkan oleh guru sehingga lingkungan sekolah menjadi kondusif, untuk siswa, guru dan staff. Sekolah yang kondusif menurut Rachmija adalah sekolah yang mendukung lingkungan yang aman, pendidikan yang baik dan karakter terpuji dengan karakter (1) fokus pada keberhasilan; (2) melibatkan keluarga siswa; (3) mengembangkan hubungan dengan masyarakat; (4) menekankan hubungan positif para murid, guru dan staff; (5) membahas masalah keamanan sosial secara terbuka; (6) memperlakukan siswa secara bijak; (7) membina suasana agar siswa tidak segan saling berbagi; (8) mempersiapkan sarana bagi korban bullying atau mengalami tekanan; (9) mendukung pengembangan karakter; (10) mengenali dan membantu menyelesaikan masalah dan (11) membantu siswa bersikap lebih bijaksana dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah. Langkah solutif untuk membidani kondisi tersebut adalah menerapkan paradigma pedagogy kritis pada lembaga pendidikan.

 

McLaren menuturkan bahwa pedagogy kritis merupakan mazhab pendidikan yang melihat bahwa seluruh aktivitas pendidikan memberdayakan seluruh elemen pendidikan pada suatu lembaga dan mentransformasi ketidakadilan sosial melalui pendidikan. Menekankan pembentukan kemampuan analitik melalui kemampuan berpikir reflektif dan kritis. Visi dilandaskan pada pemahaman bahwa pendidikan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, kultural, ekonomi dan politik berbasis keadilan dan kesetaraan. Komitmen mendasarnya adalah memberdayakan minoritas dan mengubah kondisi yang melanggengkan ketidakadilan dengan fungsi utama membangun kritik, ekspos dan menentang praktek yang tidak berpihak kepada keadilan dan kesetaraan. Mendukung critical thingking siswa tentang situasi pendidikan dan membangun penyadaran terhadap kekerasan dan menekankan pentingnya pendidikan yang membebaskan, termasuk mengubah ketidaksetaraan hubungan yang muncul akibat kekuasaan di dalam kelas. Dengan demikian, pedagogy kritis mencoba melakukan pendekatan lentur untuk mendekonstruksi struktur hirarkis yang melemahkan demokratisasi dalam kelas, melakukan redefinisi atas pengetahuan dan memahami bagaimana pengetahuan itu dibuat dan mengubah ketidakadilan.

 

Dalam pembelajaran, pedagogy kritis menekankan proses bagaimana memahami, mengkritik, memproduksi dan menggunakan ilmu pengetahuan sebagai alat memahami realitas dan mengubahnya melalui metode kodefikasi dan dekodifikasi. Artinya, pedagogy kritis menghendaki adanya self reflection dan self actualization. Tahap refleksi mempertanyakan pertanyaan “mengapa sesuatu dapat terjadi” sementara aktualisasi atau kontekstualisasi menekankan pada bagaimana keterkaitan sesuatu dengan kehidupan di sekitar?, bagaimana menyikapi permasalahan tersebut?. Mengingat penekanannya pada aspek pengembangan peserta didik, pembelajaran berada pada pertanyaan how to think bukan what to think. Penekanan pada aspek what to think penting, tetapi proses untuk mendekati materi lebih penting. Dengan demikian, menurut Nuryanto, proses berpikir, berdebat, berargumentasi, mengapresiasi pendapat, menjadi lebih penting daripada materi pelajaran itu sendiri. Hal ini disebabkan dalam proses tersebut akan terjadi kritisisme, sharing ideas, saling menghargai dan assesment terhadap pengetahuan.

 

Dalam pedagogy kritis, guru bukan pusat segalanya, bukan pemilik otoritas tunggal kebenaran dan pengetahuan di kelas, guru dan murid sama-sama learner. Isi atau materi pelajaran tidak semata-mata hak prerogatif guru, kepala sekolah atau para ahli tanpa melibatkan peserta didik. Pendekatan bottom up lebih dipilih dalam mengkonstruksi isi pembelajaran. Hal ini bertujuan agar pendidikan lebih bermakna dan siswa paham realitas hidup yang sebenarnya. Lavandez & Nelson menekankan bahwa guru harus mampu mengarahkan siswa memahami keterkaitan teori dan praktik atau antara refleksi dan aksi. Program yang dirancang guru harus mampu mengembangkan critical languages untuk menjelaskan tentang dunia, mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi dalam kehidupan. Pandangann ini membantu siswa mencapai kesadaran kritis dengan terlebih dahulu menjawab pertanyaan tentang dominasi, keyakinan dan praktik yang mendominasi.

 

Belajar ditujukan untuk menciptkan perubahan kepada setiap siswa, guru dominan berperan memberikan pengalaman kepada siswa tentang habits yang ramah melalui ucapan maupun  perbuatan. Bila seluruh pembelajaran dimulai dengan menyampaikan pesan damai maka akan tercipta atmosfir akademik yang kondusif. Dengan kondisi ini, siswa akan betah dan menikmati kehidupan di sekolah. Permbiasaan dalam bentuk empati sesama komponen di sekolah, saling membantu, saling tegur sapa, jalinan hubungan yang sopan dan santun antara sesama komponen di sekolah dapat menumbuhkan kehidupan harmonis. Hal ini akan menjadi jiwa bagi sekolah yang anti kekerasan. Untuk itu guru diharapkan dapat memberikan pembinaan maksimal sehingga setiap tindak tanduk siswa dapat terpantau dengan baik, namun siswa tetap diposisikan sebagai subjek didik yang setara sehingga suasana kekeluargaan tetap tercipta tanpa ada beban tekanan batin. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendekatan ini mampu membangun budaya anti kekerasan di sekolah, mengingat pedagogy kritis sangat menghargai kesetaraan dan anti hubungan asimetris. Semoga …

 

** ff  **

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *