Mekanisme Reaktivasi NUPTK

SOP-3.-Mekanisme-Reaktivasi-NUPTK-ok

 

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Bidang Pembinaan Ketenagaan

3. Jenis Pelayanan : Mekanisme Reaktivasi NUPTK

A. Dasar Hukum

  1. Permendiknas Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
  2. Permendiknas No 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional
  3. Peraturan Sekretaris Jendral Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Tehnis Pengelolaan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

B. Persyaratan Layanan

  1. PDSPK dapat melakukan Reaktivasi NUPTK.
  2. Reaktivasi NUPTK sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan permohonan dari Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
  3. Permohonan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan syarat (a) data pemohon sudah ada dalam data pokok pendidikan; (b) NUPTK harus atas nama pemohon, bukan atas nama orang lain; (c) mengajukan surat pernyataan mengaktifkan NUPTK dengan bermaterai dalam bentuk cetak dan salinan digital kepada kepala Satuan Pendidikan; (d) surat persetujuan kepala Satuan Pendidikan dalam bentuk cetak dan (e) surat persetujuan dari kepala Dinas Pendidikan dalam bentuk salinan digital.
  4. Syarat permohonan sebagaimana dimaksud diunggah melalui sistem aplikasi vervalptk.data.kemdikbud.go.id
  5. NUPTK direaktivasi setelah persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud diverifikasi dan divalidasi melalui sistem aplikasi vervalptk.data.kemdikbud.go.id oleh (a) kepala Satuan Pendidikan; (b) kepala Dinas Pendidikan atau Atdikbud sesuai kewenangan; dan (c) kepala LPMP, BP-PAUD dan Dikmas, atau BPKLN sesuai kewenangan.
  6. NUPTK yang sudah direaktivasi diinformasikan melalui laman gtk.data.kemdikbud.go.id/Data/Status.

C. Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan

  1. Pendidik atau Tenaga Kependidikan (PTK) menyiapkan dokumen persyaratan reaktivasi NUPTK. Setiap dokumen (dokumen asli dan berwarna, bukan fotocopy) tersebut di-scan dan disimpan dalam bentuk salinan digital PDF, kemudian diserahkan kepada Satuan Pendidikan untuk diunggah melalui sistem aplikasi VervalPTK.
  2. Satuan Pendidikan memeriksa kembali kelengkapan dokumen persyaratan dan memastikan sesuai dengan data di sistem aplikasi  VervalPTK. Selanjutnya Satuan Pendidikan mengunggah dokumen persyaratan dan mengirim pengajuan melalui sistem aplikasi VervalPTK.
  3. Atdikbud atau Dinas Pendidikan sesuai kewenanganya melakukan verifikasi dan validasi data pengajuan reaktivasi NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK. Atdikbud atau Dinas Pendidikan memeriksa validitas data dan dokumen persyaratan. Jika valid dan memenuhi persyaratan maka selanjutnya data tersebut diterima atau disetujui. Jika tidak valid dan ditolak maka diberikan alasannya.
  4. BPKLN, LPMP, atau BP PAUD-DIKMAS melakukan verifikasi dan validasi data pengajuan reaktivasi NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK. BPKLN, LPMP, atau BP PAUD-DIKMAS memeriksa validitas data dan dokumen persyaratan. Jika valid dan memenuhi persyaratan maka selanjutnya data tersebut diterima atau disetujui. Jika tidak valid dan ditolak maka diberikan alasannya.
  5. PDSPK melakukan verifikasi dan validasi terhadap data pengajuan reaktivasi NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK. Jika data sudah sesuai, maka dilakukan reaktivasi atau pengaktifan kembali terhadap NUPTK yang bersangkutan.
  6. Satuan Pendidikan memeriksa status pengajuan reaktivasi NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK, kemudian menginformasikannya kepada PTK terkait. NUPTK yang sudah dilakukan reaktivasi dapat dilihat melalui laman gtk.data.kemdikbud.go.id/Data/Status.

D. Jangka Waktu Penyelesaian : 30 Hari

E. Biaya : Gratis

F. Produk Layanan : Mekanisme Reaktivasi NUPTK

G. Sarana/Prasarana atau Fasilitas : Komputer, Meja, ATK, kursi, kendaraan operasional

H. Kompetensi Pelaksana : Memahami pengetahuan IT/ dapat mengoperasionalkan computer

I. Pengawasan Internal

  1. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Lombok Utara
  2. Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Lombok Utara
  3. Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Lombok Utara
  4. Kasi PTK Bidang Dikdas & PAUDNI
  5. Operator Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Lombok Utara
  6. Bagian verifikasi

J. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

  1. Datang ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Lombok Utara
  2. Melalui Telpon : 085337637431/Operator Kabupaten

K. Jumlah Pelaksana : 4 Orang

L. Jaminan Pelayanan : Melayani dengan Ramah, Transparan dan Profesional

M. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan : Nomor Agenda Surat Keluar

N. Evaluasi Kerja Pelaksana : 3 Bulan

=end=