KADIS DIKPORA: PKP MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN

DIKPORA – Tidak dapat dipungkiri bahwa kunci proses pembelajaran yang baik dan benar di sektor pendidikan adalah peran aktif para guru. Pemahaman dan implementasi perubahan paradigma pembelajaran dari student centered ke teacher centered memperkuat keharusan peran maksimal guru dalam pembelajaran. Tidak untuk menjejali siswa dengan materi pembelajaran secara pasif, tetapi diharapkan dapat mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap dan perilaku. Melalui proses pembelajaran yang student centered, berarti guru tidak lagi mengambil hak seorang peserta didik untuk belajar. Aktifitas siswa menjadi penting ditekankan karena belajar itu pada hakikatnya adalah proses yang aktif dimana siswa menggunakan pikirannya untuk membangun pemahaman (construcivism approach). Penerapan pendekatan ini juga berarti bahwa siswa memperoleh kesempatan dan fasilitas untuk dapat membangun sendiri pengetahuannya sehingga mereka akan memperoleh pemahaman mendalam yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas siswa. Siswa juga diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif, selalu ditantang memiliki daya kritis, mampu menganalisa dan dapat memecahkan masalahnya sendiri.

 

Memaksimalkan tagihan kualitas pembelajaran pada peserta didik tersebut, maka peningkatan kualitas Guru juga menjadi suatu keharusan. Itulah sebabnya pemerintah saat ini memperketat seleksi penerimaan guru, memperbaiki sistem dan mengupayakan berbagai terobosan peningkatan kualitas guru. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan pemberlakukan sistem zonasi, tidak hanya terhadap siswa tetapi sekaligus terhadap guru. “untuk memperbaiki model pelatihan dan pembelajaran bagi guru, diberlakukan sistem zonasi,” ungkap Supriano (Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbud) dalam acara Pertemuan Ilmiah Matematika di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Matematika, pada Rabu 20 Februari 2019.

 

Pada kesempatan berbeda, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara, Dr. Fauzan, M.Pd. menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan terutama guru berbasis zonasi. Selama ini program pengembangan kompetensi guru berdasarkan hasil uji kompetensi, yang lebih memfokuskan pada peningkatan kompetensi guru terutama dalam kompetensi pedagogi dan profesional. Menurut Kepala Dinas “Seiring meningkatnya tantangan peningkatan mutu pendidikan, perlu dilakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan guru yang bermuara pada hasil peserta didik. Dan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang bermuara pada peningkatan kualitas siswa, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang penyelenggaraan Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi siswa melalui pembinaan guru dalam merencanakan, melaksanakan, sampai dengan mengevaluasi pembelajaran yang berorientasi pada Higher Order Thinking Skills/HOTS”.

 

Beliau menjelaskan lebih lanjut bahwa ada pelaksanaannya, Program PKP ini mempertimbangkan pendekatan kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi dengan maksud untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, serta pemerataan mutu pendidikan. Melalui langkah ini, pengelolaan Pusat Kegiatan Gugus (PKG) TK, kelompok kerja guru (KKG) SD, atau musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) SMP/SMA/SMK, dan musyawarah guru bimbingan dan konseling (MGBK), yang selama ini dilakukan melalui Gugus atau Rayon, dapat terintegrasi melalui zonasi pengembangan dan pemberdayaan guru. Zonasi memperhatikan keseimbangan dan keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat, seperti status akreditasi sekolah, nilai kompetensi guru, capaian nilairata-rata UN/USBN sekolah, atau pertimbangan mutu lainnya. Berpedoman pada ketentuan tersebut maka sudah tentu komunitas guru dan tenaga kependidikan dimaksud memegang peranan penting dalam keberhasilan program. Di antara peran tersebut adalah melakukan pendataan terhadap anggota komunitasnya, pendataan ini penting karena komunitas berperan mengkoordinasikan dan melaksanakan program PKP Berbasis Zonasi di kelompok kerja masing-masing. “bangunan koordinasi yang dilakukan nanti juga akan melibatkan DIKPORA (melalui bidang yang menangani guru) setempat, PPPPTK/ LPPPTK-KPTK/ LP2KS, LPMP, balai, maupun UPT. Komunitas juga diharapkan melakukan evaluasi secara internal berkenaan dengan pelaksanaan program PKP Berbasis zonasi di kelompok kerjanya” urai Kepala Dinas.

 

Mengingat dominananya peran komunitas guru dan tenaga kependidikan pada program PKP Berbasis Zonasi ini, yang menuntut seluruh guru terdaftar dan terlibat aktif di komunitas sesuai jenjang masing-masing, Kepala Dinas mengingatkan agar semua elemen dalam komunitas dan dunia pendidikan secara umum dapat berperan aktif di dalamnya. “Komunitas merupakan ujung tombak wadah untuk berbagi dan mencari solusi mengenai masalah pendidikan yang dihadapi guru di daerah masing-masing. Program PKP Berbasis Zonasi ini diharapkan dapat menghidupkan dan menggairahkan kegiatan komunitas dengan lebih bersemangat lagi” tandasdnya. Beliau juga menyampaikan harapan besar pada seluruh PKG/KKG/MGMP/MGBK yang ada di wilayah otoritas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara agar lebih aktif dan progresif dalam pengembangan diri. Sehingga pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Utara dapat segera tercapai dengan baik. Semoga ……

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *